Peraturan Pertambangan

01. Melaksanakan Peraturan Keselamatan …

 — 3. Prioritizes Customer Happiness and Glory Through People Development Services pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan …

WhatsApp: +86 18221755073

JDIH KESDM

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tetang Pertambangan Mineral dan Batubara . Tipe Dokumen. Peraturan Perundang-undangan. Tahun Terbit. 2020. Nomor Peraturan. 3. Bidang Hukum. Mineral dan Batubara. Tempat Penetapan. JAKARTA. Tanggal Penetapan / Pengundangan. 10 …

WhatsApp: +86 18221755073

Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan …

peraturan pemerintah republik indonesia nomor 96 tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara dengan rahmat tuhan yang maha …

WhatsApp: +86 18221755073

Permen ESDM No. 38 Tahun 2014

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral NO. 38, BN 2014/ NO 2014; PERATURAN.GO.ID : 12 HL: Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral TENTANG Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Mineral Dan Batubara: ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral …

WhatsApp: +86 18221755073

Cara Urus Izin Tambang Galian C, Syarat, dan Prosedurnya

 — tirto.id - Tambang galian C merujuk pada jenis tambang yang mencakup penambangan material seperti tanah, pasir, kerikil, marmer, kaolin, dan granit.. Dilansir dari situs Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, terminologi bahan galian golongan C yang diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 1967 telah diubah dengan berlakunya UU …

WhatsApp: +86 18221755073

SMKP, Aturan Wajib bagi Pelaku Usaha Pertambangan

 — Dasar hukum SMKP adalah Peraturan Menteri ESDM No.26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara, Keputusan Menteri ESDM 827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik, serta Keputusan Direktur …

WhatsApp: +86 18221755073

Pemerintah Sahkan Dua Regulasi Baru Sektor Minerba

 — Pemerintah mengesahkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan dalam Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Bidang Usaha Pertambangan …

WhatsApp: +86 18221755073

Permen LHK No. 11 Tahun 2021

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 11 Tahun 2021 Baku Mutu Emisi Mesin Dengan Pembakaran Dalam MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. METADATA PERATURAN ... Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pertambangan …

WhatsApp: +86 18221755073

Ketentuan Jam Kerja dan Lembur Pekerja Sektor Pertambangan …

Untuk pekerja di sektor pertambangan, aturan mengenai jam kerja dan kerja lembur dapat merujuk pada Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-234/Men/2003 Tahun 2003 tentang Waktu Kerja dan Istirahat pada Sektor Usaha Energi dan Sumber Daya Mineral pada Daerah Tertentu dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja …

WhatsApp: +86 18221755073

Peraturan Pertambangan

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 Wilayah Pertambangan. …

WhatsApp: +86 18221755073

NOMOR: 84 K/32/MEM/2020

PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk memberikan pedoman pelaksanaan ... Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 09 Tahun 2017, perlu menetapkan Keputusan Menteri

WhatsApp: +86 18221755073

PERPRES No. 55 Tahun 2022

Peraturan Presiden (PERPRES) TENTANG Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara ABSTRAK: Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, perlu menetapkan Perpres tentang Pendelegasian Pemberian …

WhatsApp: +86 18221755073

Ancaman Pidana dan Denda Pelaku …

Pertambangan Tanpa Izin melanggar Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. ... Analisis komprehensif …

WhatsApp: +86 18221755073

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA …

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan …

WhatsApp: +86 18221755073

Permen ESDM No. 33 Tahun 2021

Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 02.P/20/M.PE/1990 tentang Keselamatan Kerja pada Eksplorasi dan Eksploitasi Sumber Daya Panas Bumi Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 06P/0746/M.PE/1991 tentang Pemeriksaan Keselamatan Kerja atas Instalasi, Peralatan, dan Teknik yang Dipergunakan dalam …

WhatsApp: +86 18221755073

PERDA Prov. Maluku No. 10 Tahun 2019

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang ketentuan umum, ruang lingkup, kewenangan pengelolaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan, penetapan wilayah izin usaha pertambangan, usaha pertambangan, komoditas tambang, izin pertambangan, persyaratan izin usaha pertambangan, hak dan kewajiban, penghentian sementara kegiatan izin …

WhatsApp: +86 18221755073

PERPRES No. 70 Tahun 2023

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 70 Tahun 2023 Pengalokasian Lahan bagi Penataan Investasi MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Perpres ini mengatur tentang pengalokasian lahan bagi penataan investasi dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. ... perlu diatur penataan perizinan berusaha untuk …

WhatsApp: +86 18221755073

Regulasi Pertambangan dari Masa ke Masa

Regulasi Pertambangan: Masa Kini. Selepas UUPP 1967, pemerintah terus melakukan perubahan dalam hal peraturan pertambangan. Perubahan tersebut diwujudkan dengan dicabutnya UUPP 1967, diganti dengan …

WhatsApp: +86 18221755073

Peraturan Menteri Pertambangan Nomor …

Pencegahan Dan Penanggulangan Pencemaran Perairan Dalam Kegiatan Eksplorasi Dan Atau Eksploitasi Minyak Dan Gas Bumi - Peraturan Menteri Pertambangan Nomor 04/P/M/Pertamb/1973 Tahun 1973 Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan …

WhatsApp: +86 18221755073

UU No. 3 Tahun 2020

Dalam UU ini diatur mengenai penyempurnaan terhadap UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu menambahkan materi muatan baru berupa: …

WhatsApp: +86 18221755073

Permen ESDM No. 16 Tahun 2021

 — Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 …

WhatsApp: +86 18221755073

PP No. 23 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) NO. 23, LN. 2010 No. 259, TLN No. 5111, LL SETNEG : 59 HLM: Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara: ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2010.

WhatsApp: +86 18221755073

Pertambangan di Indonesia 2024 | Renoir Consulting

Seri Khusus Pertambangan di Indonesia 2024 Raih Efisiensi Operasional untuk Menavigasi Peraturan Pertambangan yang Berkembang Seiring dengan terus berkembangnya peraturan pertambangan Indonesia seperti kebijakan hilirisasi dan larangan bijih yang belum diolah, perubahan radikal dalam alokasi biaya dan perencanaan tambang …

WhatsApp: +86 18221755073

Perpres No. 77 Tahun 2024

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 77 Tahun 2024 ... (Nursery) pada kegiatan Usaha Pertambangan mineral dan batubara dilakukan oleh badan usaha pemegang: 1) izin usaha pertambangan; 2) izin usaha pertambangan khusus; 3) izin usaha pertambangan khusus sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian; 4) kontrak karya; dan 5) perjanjian karya ...

WhatsApp: +86 18221755073

Dilema Pertambangan Tanpa Izin Sebagai Pertambangan …

 — Pemerintah mengantisipasi PETI antara lain dengan regulasi-regulasi atau peraturan sebagai upaya preventif. Sebut saja Undang-Undang No. 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan yang kemudian dicabut dan diubah dengan Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU …

WhatsApp: +86 18221755073

KepDirJen Minerba Kementerian ESDM Nomor …

Petunjuk teknis pelaksanaan keselamatan pertambangan dan penilaian sistem manajemen keselamatan pertambangan mineral dan batubara. Unduh dokumen PDF dari Google Drive.

WhatsApp: +86 18221755073

Izin Pertambangan Pihak Asing

Kepemilikan saham oleh perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dalam industri pertambangan pada hakikatnya tidak dilarang oleh Daftar Negatif Investasi di Indonesia. Walau demikian, terdapat ketentuan yang harus diperhatikan sebelum melakukan kerja sama dengan perusahaan asing, terutama terkait komposisi besaran kepemilikan …

WhatsApp: +86 18221755073

Peraturan Perundangan Keselamatan Pertambangan

Dokumen tersebut membahas peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keselamatan pertambangan di Indonesia, mulai dari dasar hukum seperti UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, hingga peraturan pelaksana seperti PP No. 19 Tahun 1973 dan Permen ESDM terkini. …

WhatsApp: +86 18221755073

Peraturan Perundangan Keselamatan Pertambangan

PERATURAN PERUNDANGAN KESELAMATAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA Subdit Keselamatan Pertambangan Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Pemegang IUP dan IUPK Wajib melaksanakan: UU No.4 Th 2009 Psl 96 PP 55 Th 2010 Psl 16 Ketentuan K3 …

WhatsApp: +86 18221755073

Pengelolaan Pertambangan Harus Perhatikan Aspek …

 — "Pemerintah sudah mengatur kegiatan pertambangan yang baik dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara," kata Kepala Biro Komunikasi Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Kementerian Energi …

WhatsApp: +86 18221755073